Ikhtiar Energi Merata di Destinasi Wisata

Upaya pemerataan akses dan harga bahan bakar minyak bukan hanya demi memenuhi prinsip keadilan di seluruh penjuru Nusantara, melainkan juga ikut menopang perkembangan destinasi wisata di daerah terpencil yang menjadi sektor unggulan pemerintah.

Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, salah satu kepulauan terdepan di wilayah maritim Indonesia menjadi contoh kasus. Kabupaten yang baru berusia delapan tahun ini berada di lokasi strategis di jalur pelayaran Asia-Australia. Dengan luas 4.301,53 kilometer persegi, ada 33 pulau--hanya tujuh pulau yang berpenghuni--dengan total garis pantai 311,217 kilometer, kepulauan ini kaya potensi wisata. Sebanyak 79 dari 88 desa adalah desa pesisir yang cocok untuk wisata bahari. Destinasi unggulannya seperti Pantai Dodola, Pulau Koloray, dan sedikitnya 19 lokasi menyelam. Adapun wisata sejarah meliputi berbagai peninggalan di Musuem Perang Dunia II, Pulau Zum-zum, dan petilasan Nakamura, serdadu Jepang di masa Perang Dunia II yang bersembunyi puluhan tahun di hutan Morotai.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 menetapkan Pulau Morotai sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu ada PP Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

Alhasil, pariwisata menjadi sektor vital pembangunan Morotai. Pada 2015, menurut Bappeda Kabupaten Pulau Morotai, pariwisata menempati urutan kedua sektor unggulan dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur di berbagai lini pun diperlukan guna mendukung pengembangan pariwisata setempat, termasuk aspek energi khususnya penyediaan dan keterjangkauan harga bahan bakar minyak. Morotai termasuk daerah sasaran kebijakan BBM Satu Harga sehingga harga BBM di sana sama dengan harga di Pulau Jawa.

Untuk menjangkau Morotai butuh beberapa kali transit pesawat. Dari Yogyakarta misalnya, pesawat harus singgah di Manado atau Makassar, lalu ke Ternate, baru mendarat di Bandara Pitu, Morotai. Namun datang jauh-jauh ke pulau ini tidak percuma. Seperti Yonanda Rayi, 26 tahun dara asal Yogyakarta yang wajahnya semringahh saat ditemui pekan lalu. Hobi jalan-jalannya di pulau yang kaya wisata pantai dan sisa-sisa Perang Dunia II di Samudera Pasifik itu bisa tersalurkan. "Keindahan wisata bahari dan keunikan wisata sejarah Morotai sepertinya belum ada yang menandingi," ujarnya.

Selama di Morotai, ia mengandalkan transportasi umum yang banyak dijumpai di Morotai, yakni bentor alias becak motor. Cukup membayar Rp5000 jika dekat atau Rp10 ribu kalau agak jauh. Untuk daerah kepulauan, bahkan wilayah terdepan Indonesia, menurut Yonanda tarif itu murah. "Sekarang premium di SPBU harganya Rp6450 per liter. Jadi bayar bentor juga enggak mahal banget. Uangnya bisa buat nambah wisata kuliner di sini," kata dia, Jumat (27/10).

Salah satu pengemudi bentor di Daruba, Morotai, bernama Ivan membenarkan cerita Yonanda. Ivan pun telah mengetahui bahwa kini harga BBM Morotai sama dengan harga BBM se-Indonesia. "Harganya Rp6450 tapi karena enggak ada Rp50 jadi Rp6500. Nggak apa-apa. Kalau eceran kami belinya Rp10 ribu. Pernah harga BBM sampai Rp22 ribu," tuturnya.

Di Morotai, selain bensin untuk bentor dan kendaraan bermotor pribadi, BBM jenis solar juga diperlukan sebagai bahan bakar umtuk perahu dan genset listrik yang amat penting bagi warga dan wisatawan di daerah kepulauan. Di SPBU Daruba, solar dibanderol Rp5150 per liter.

Melengkapi SPBU Daruba, lembaga penyalur SPBU Kompak diresmikan di Desa Kenari, Bere-bere, Morotai Utara, Maret 2017 silam. Untuk sebulan, pasokan BBM untuk SPBU Daruba berkisar 100- 120 ton BBM, sedangkan SPBU Bere-bere 35 ton. Namun pasokan energi ini beberapa kali terkendala seperti pada medio Juli 2017 lalu.

Penyebabnya faktor alam seperti kondisi geografis dan cuaca. Selain itu, ada pula masalah terkait permodalan pengelola SPBU. Yang keterlaluan, adanya ulah nakal penimbun BBM. "Di sini banyak yang nyimpen, nanti kalau langka baru dikeluarin. Kalau BBM habis terus, kami juga yang rugi tidak bisa antar turis," ujar Ivan, si pengemudi bentor yang bertugas hingga Bandara Morotai.

Seperti pantauan gatracom saat bertandang ke Morotai beberapa waktu lalu, antrean kendaraan memang terlihat begitu SPBU Daruba buka. Jika BBM habis dan pasokan belum datang, SPBU tak beroperasi hingga terlihat lengang tanpa aktivitas dan tanpa petugas. Namun menurut Isma, warga Muhajirin, Morotai, kondisi pom bensin Daruba saat ini lebih baik daripada dahulu yang beroperasi sepekan sekali. "Sekarang seminggu SPBU bisa buka 4-5 hari, satu hari buka dua kali biasanya pagi dan siang. Kalau pas stok minyak banyak, hampir tiap hari buka," kata mahasiswi Universitas Pasifik yang menaiki sepeda motor ini.

Menjaga ketersediaan dan akses energi di daerah terdepan, apalagi menjadi destinasi wisata unggulan seperti Morotai, tentu saja terus diupayakan. Dari cara pengiriman, kontinuitas pasokan, sampai menerapkan harga yang sama dengan daerah lain di Nusantara. Dalam mewudjukan BBM Satu Harga, Pertamina mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.36 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016.

Aturan ini Perihal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Ter-tentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional yang berlaku sejak 1 Januari 2017. Peraturan itu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 09.K/10/DJM.O/2017 yang menyatakan 150 kabupaten menjadi lokasi distribusi BBM satu harga secara bertahap pada 2017-2020.

Ikhtiar di Karimun Jawa

Ikhtiar menjaga kesediaan dan keadilan harga energi juga dilakukan di daerah terpencil yang tergolong destinasi wisata unggulan tingkat provinsi, seperti Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Karimunjawa ditetapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu obyek wisata prioritas selain Borobudur, Dieng, dan Sangiran.

Kepulauan ini kini tercatat terdiri atas 32 pulau. Sebagian besar menjadi tujuan wisata laut, seperti menyelam dan snorkeling, seperti di Pulau Menjangan, Pulau Cemara, dan Pulau Cilik. Perairan ini memiliki 76 jenis terumbu karang dan 562 ikan hias sehingga telah ditetapkan sebagai taman nasional.

Karimunjawa pun dikunjungi rata-rata 10 ribu turis per bulan. "Potensi wisata Karimunjawa itu terlengkap di Jawa tengah. Dari wisata kepulauan, laut, sampai gunung, semua ada. Perhatian pemerintah terhadap infrastruktur seperti jalan dan listrik juga besar," kata Bupati Jepara Ahmad Marzuki saat ditemui gatracom, medio September lalu.

Namun, dengan masih dijumpainya kendala energi, Karimunjawa menjadi salah satu target lokasi distribusi program BBM Satu Harga untuksolar 48, minyak tanah dan premium, selain pendirian SPBU Kompak yang diresmikan pada 13 Oktober 2017.

"Pendirian SPBU serta diberlakukannya program BBM Satu Harga ini kami harap membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal khususnya di Karimunjawa," kata Area Manager Communication and Relations Jawa Bagian Tengah Pertamina, Andar Titi Lestari, saat dihuhungi.

Nyatanya dampaknya bukan hanya dirasakan warga setempat, melainkan juga wisatawan. "Dulu harga bensin bisa sampai Rp12 ribu bahkan pernah Rp 25 ribu," kata Suyanto, warga setempat. "Sekarang sama kayak di Semarang, mentoknya kalau beli di eceran Rp 10 ribu," tambah Ilyas, wisatawan asal Semarang.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhy mengatakan pelaksanaan kebijakan BBM Satu Harga tergolong cepat. Sebab dari 157 daerah yang ditargetkan, kebijakan ini telah menjangkau 51 daerah. "Dengan indikator menjangkau 31% daerah target ini, perkembangannya cukup progresif," kata pemerhati energi tersebut kepada gatracom, Minggu (29/10).

Padahal kebijakan ini terhitung tidak ekonomis. Pertamina mesti menjangkau daerah terpencil dam mengeluarkan biaya yang tinggi terkait transportasi untuk energi. "Ini tidak mudah bagi Pertamina dan dianggap tidak sepadan," ujar dia.

Fahmi yakin, program tersebut memicu multiplier effect terhadap sejumlah sektor seperti industri, usaha kecil menengah, transportasi dan otomotif, bahkan pariwisata. "Pariwisata di wilayah terluar dan Indonesia timur tidak akan jalan tanpa dukungan transportasi. Sektor transportasi pun tak akan berkembang tanpa kebjakan energi yang adil. Sektor-sektor ini saling berkaitan dan mempengaruhi," tuturnya.

Apalagi program BBM Satu Harga didukung pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah. "Seperti kata Presiden Jokowi, kebijakan ini bagus untuk pemerataan energi selain dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Fahmi.

Penulis: Arif Koes Hermawan, Juara 2 Lomba Karya Jurnalistik 2018 pada Penghargaan Subroto 2018

Bagikan Ini!