Kementerian Pertahanan Bantu Pengamanan Kegiatan Hulu Migas

JAKARTA. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) menggandeng Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan hulu migas di Indonesia. Nota kesepahaman ditandatangani Wakil Kepala BPMIGAS, Hardiono dan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya Eris Herryanto disaksikan Kepala BPMIGAS R. Priyono dan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (6/1).Priyono mengatakan, kesepakatan ini akan meningkatkan keamanan di daerah operasi migas di seluruh Indonesia. Apalagi mengingat, wilayah operasi perminyakan yang mayoritas terletak di daerah terpencil, bahkan wilayah perbatasan. Misalnya saja, Lapangan Abadi (blok Masela) yang dikembangkan Inpex di Maluku Tenggara Barat yang berbatasan dengan Australia. Beberapa daerah migas di Kalimantan Timur juga berbatasan langsung dengan Malaysia."Kami ingin kedaulatan energi berdampingan dengan kedaulatan teritorial," katanya.BPMIGAS, kata dia, akan memanfaatkan secara maksimal fasilitas sumber daya yang dimiliki Kementerian Pertahanan maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diperlukan untuk pengamanan industri hulu migas. Kalau dibutuhkan, BPMIGAS juga akan mengembangkan dan membangun fasilitas yang diperlukan."Yang penting, keamanan pelaksanaan kegiatan hulu migas terjamin," kata Priyono.Kementerian Pertahanan menyambut baik kesepahaman ini. Eris menjelaskan, sebagai obyek vital nasional, industri ini wajib dilindungi. Kerja sama dengan industri migas yang banyak tersebar di daerah terpencil dan perbatasan diharapkan juga bisa mencegah terjadinya kegiatan ilegal dan pelanggaran terhadap batas wilayah."Potensi sengketa perbatasan cukup tinggi. Apalagi, industri migas memiliki nilai strategis," kata dia. Sebagai langkah awal, Kementerian Pertahanan segera menentukan lokasi-lokasi penempatan satuan TNI yang dibutuhkan untuk mengamankan kegiatan migas.Selain dengan Kementerian Pertahanan, BPMIGAS memiliki nota kesepahaman dengan TNI Angkatan Laut tentang pengamanan dan pengawasan fasilitas industri hulu migas di lepas pantai. Alasannya, gangguan keamanan seperti pencurian peralatan operasi maupun pelanggaran batas pengambilan ikan oleh nelayan asing maupun tradisional, dapat menghambat kegiatan operasi. Saat ini, terdapat 24 kontraktor kontrak kerja sama offshore yang sudah produksi, tersebar mulai dari perairan Aceh sampai dengan Papua. Tingkat kerawanan akan semakin meningkat untuk kontraktor yang wilayah kerjanya berada di perbatasan laut dengan negara lain.Dengan kerja sama tersebut, TNI Angkatan Laut akan mendukung BPMIGAS untuk menghindari terjadinya teror ataupun sabotase terhadap fasilitas migas di lepas pantai. TNI AL juga akan membantu pemetaan fasilitas industri hulu migas, mengamankan kegiatan survei, serta menetralisasi ranjau pada wilayah kerja migas di laut lepas.(SF)

Bagikan Ini!