Salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah segera menyusun Peraturan Presiden untuk mengatur kembali kerjasama (kemitraan) antara BUMN selaku PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan) sebagai pengganti Keppres N0 37/1992 dan KeppresNo 7/1998. Pengaturan kerjasama ini sejak lama tidak dapat dilaksanakan (tidak operasional) sehingga menimbulkan ketidakpastian hokum bagi para pelaku usaha. Selain itu, materi muatan regulasi yang telah dibuat berdasarkan UU No 20/2002 akan dirumuskan kembali sebagai UU No 15/1985 sepanjang diamanatkan oleh UU No 15/1985. Kewenangan pemberian izin dan perencanaan ketenagalistrikan kepada daerah juga akan diatur kembali dengan mengacu kepada UU No 15/1985 dan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada bagian lain, untuk percepatan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik secara merata di seluruh wilayah nusantara di masa datang, dimungkinkan pula untuk membentuk PKUK-PKUK yang lingkup tugasnya untuk penyediaan tenaga listrik secara regional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (saat ini PT PLN merupakan satu-satunya BUMN selaku PKUK).

Hak Cipta © 2017 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 3804242 Fax. 021 3507210
Berita Geologi