Penghematan BBM, Agar BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

JAKARTA. Dalam rangka pelaksanaan penghematan BBM Bersubsidi, berdasarkan beberapa usulan yang diajukan Pemerintah, telah mengkerucut pada dua opsi. Opsi pertama, BBM bersubsidi diperuntukkan bagi seluruh kendaraan plat kuning serta kendaraan roda dua dan tiga, sementara opsi kedua adalah diperuntukkan bagi seluruh kendaraan plat kuning, kendaraan roda dua dan tiga, serta kendaraan plat hitam buatan sebelum Tahun 2005.Dua opsi penghematan BBM bersubsidi yang sebelum penerapannya dikonsultasikaan dengan DPR tersebut merupakan hasil studi Universitas Indonesia dan Lemigas Kementerian ESDM. Studi yang dilakukan UI dititikberatkan pada aspek kemampuan masyarakat, sementara Lemigas Kementerian ESDM dari aspek teknis.Pemerintah harus lebih tegas dan kesiapan untuk melakukan penghematan-penghematan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat saat ini BBM Bersubsidi justru banyak dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Dengan penerapan penghematan BBM PSO diharapkan dapat terdistrubusi hanya kepada yang berhak, tutur Menteri usai membuka acara Forum Komunikasi Keselamatan Migas di Hotel Kartika Chandra, Rabu (24/11)."Kita harus berani melangkah, mulai melangkah. Apakah akan sempurna? Belum tentu. Tapi kita harus mulai melangkah. Kalau tidak, akan terlalu besar dampak BBM bersubsidi terhadap keuangan negara kalau volumenya meningkat. Kalau meningkat 10% saja, itu sudah Rp 10 triliun. Itu ekivalen dengan pendirian berapa sekolah?," tambah Beliau. Senada dengan Menteri ESDM, Dirjen Migas, Evita H. Legowo menyatakan, pembatasan BBM Bersubsidi bukan menghilangkan subsidi namun agar penyaluran BBM Tertentu terkendali dan pemberian subsidi lebih tepat sasaran.Evita menambahkan, Pemerintah telah memiliki beberapa skenario, tergantung opsi yang nantinya disetujui DPR. Untuk tahap awal, penghematan BBM bersubsidi ini akan dilakukan di kota besar di Pulau Jawa dan Bali, karena kedua daerah ini yang paling banyak menggunakan BBM bersubsidi yaitu sekitar 60% dari total kuota.Berdasarkan UU APBN-P 2010, volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 36.504.775 kilo liter. Realisasi rata-rata penyaluran BBM bersubsidi tahun 2010 sudah melebihi kuota yang ditetapkan yaitu antara 6-9% sehingga tidak mencukupi hingga akhir tahun, karena itu Pemerintah berencana menambah lvolume BBM bersubsidi sekitar 1,8 juta kilo liter. (SF)

Bagikan Ini!