Tidak Ada Relaksasi, Hilirisasi Akan Terus Dijalankan

JAKARTA - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said menegaskan bahwa relaksasi untuk produk mineral mentah tidak akan dilakukan pemerintah. Penegasaan Menteri tersebut sekaligus menjawab banyaknya informasi yang beredar dibeberapa media bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan relaksasi untuk ekspor mineral mentah. Hilirisasi merupakan akan merubah Indonesia dari negara yang serba konsumtif menjadi negara produktif.

"Saya ingin menegaskan relaksasi untuk ekspor mineral mentah tidak benar, karena pemerintah Indonesia komit pada hilirisasi sebagai bagian reformasi struktural perekonomian," ujar Sudirman Said dalam acara Media Gathering pagi ini, Senin (7/9) di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Presiden kita sudah jelas mengatakan berkali-kali, perekonomian Indonesia harus berubah dari perekonomian serba konsumsi, serba impor menjadi ekonomi yang memproduksi, memperkuat kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan kita kedepan, tambah Sudirman.

Program hilirisasi mineral itu merupakan bagian dari proses pembangunan industri nasional. Hasil nilai tambah dari produk mineral mentah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tambah hasil mineral yang sudah melalui proses pengolahan karena itu, maka sikap pemerintah sudah jelas tidak ada relaksasi untuk ekspor mineral mentah.

Sudirman Said mengakui, beberapa waktu lalu memang ada wacana relaksasi dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong perekonomian namun, apakah tidak sebaiknya para pengusaha yang sedang membangun smelter diberikan insentif untuk mempercepat pembangunannya dan salah satu idenya pada saat itu adalah, apakah kalau diberikan kelonggaran ekspor itu akan membantu pembiayaan pembangunan smelter dan kegiatan penambangan dapat berjalan kembali.

Selanjutnya wacana tersebut diproses dan dikaji secara mendalam dan hasilnya menunjukkan, baik dari sisi pengelolaan lingkungan hidup, konsistensi kebijakan dengan hasil konkret yang didapat jika kebijakan itu dilaksanakan serta mendengar masukkan dari kalangan pengusaha yang sedang membangun smelter maka didapat kesimpulan yang menunjukkan, benefit yang akan didapat dari rencana jika insentif dijalankan tidak sebanding dengan resiko-resiko yang didapatkan seperti, resiko konsistensi program, resiko lingkungan dan resiko penanggulangan hukum dilapangan. "Kita ingin menghargai para pengusaha yang sudah bersusah payah selama bertahun tahun ini mengikuti atau mentaati regulasi kita dengan menahan ekspor ore kemudian bekerja keras membangun smelter. Insentif ini bukan langkah yang tepat, jadi tidak akan ada lagi pembahasan mengenai ini," tambah Sudirman. (SF)

Bagikan Ini!